Herman Khaeron Minta Kenaikan PPN Diiringi Program Pro Rakyat untuk Menjaga Daya Beli
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang mewah harus diimbangi dengan peningkatan program-program pro rakyat dan insentif, agar daya beli masyarakat dan perekonomian tetap terjaga.
Ia pun juga sepakat jika kebijakan kenaikan PPN ini dibatasi terutama untuk barang mewah yang merupakan konsumsi masyarakat kelas atas, sementara di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk masyarakat lainnya.
“Pada saat yang sama pemerintah juga menetapkan kebijakan afirmatif pajak nol persen untuk sembako dan sejenisnya yang menjadi konsumsi kalangan masyarakat lainnya,” ujar Herman.
Terkait kekhawatiran sejumlah pihak terhadap dampak kenaikan harga barang dan jasa lainnya setelah PPN 12 persen diterapkan, Herman meyakini pemerintah telah mempertimbangkan dan mempersiapkan langkah mitigasi yang diperlukan.
Ia menambahkan bahwa dengan berbagai insentif yang akan diperkenalkan, kebijakan kenaikan PPN ini tidak hanya dapat meminimalkan dampak jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional yang akan mendukung kemajuan ekonomi bagi rakyat dan negara.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kenaikan PPN sebesar 1 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 adalah bagian dari kebijakan pemerintahan dan DPR sebelumnya, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
“Saya yakin pemerintahan Pak Prabowo tidak mudah mengambil keputusan terkait dengan amanah UU untuk menaikkan pajak ini, sehingga harus dicarikan kebijakan yang tepat dalam implementasinya,” pungkasnya. (YK/dbs)
